JAKARTA - PT. Pihak terkait dan pemerintah Provinsi Riau terus memperhatikan kondisi harga komoditas kelapa sawit untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga.
Pada periode 31 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026, Dinas Perkebunan (Disbun) Riau telah menetapkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kemitraan swadaya yang menjadi acuan bagi petani dan pelaku industri di wilayah Riau.
Penetapan harga ini bukan hanya sekadar angka, melainkan hasil analisis menyeluruh yang mempertimbangkan harga jual CPO dan kernel di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS), indeks K, serta data penjualan historis yang dihimpun selama periode pengamatan.
Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian pendapatan bagi petani selama dua pekan ke depan sekaligus menjaga stabilitas pasar.
Mekanisme Penetapan Harga
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Disbun Riau, Dr. Defris Hatmaja, menjelaskan bahwa harga TBS yang ditetapkan berlaku selama dua minggu, yakni dari 31 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026.
Penetapan harga mengikuti rapat koordinasi dengan tim teknis yang mengacu pada data penjualan CPO dan kernel dari PKS, yang dikumpulkan mulai 23 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
“Harga ini berlaku 2 minggu ke depan karena penjualan CPO dan kernel dari PKS menjadi sumber data resmi. Rapat penetapan harga berikutnya dijadwalkan 13 Januari 2026,” jelas Defris.
Proses ini memastikan bahwa harga yang ditetapkan akurat dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, PKS, dan pemerintah daerah.
Faktor Penurunan dan Kenaikan Harga
Pada periode ini, kelompok umur 9 tahun mengalami penurunan harga tertinggi, yakni sebesar Rp31,93 per kilogram atau sekitar 0,92 persen dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga CPO di pasaran.
Namun, ada juga komoditas turunan sawit yang mengalami kenaikan, seperti kernel, yang naik sebesar Rp72,62 per kilogram. Perbedaan pergerakan harga ini berkontribusi terhadap variasi harga TBS untuk kelompok umur tertentu.
Defris menambahkan bahwa indeks K yang dipakai untuk perhitungan adalah sebesar 93,17 persen. Indeks ini menentukan proporsi pembagian hasil antara petani dan PKS, sehingga harga yang diterima petani mencerminkan nilai jual yang adil.
Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Swadaya Riau Periode 31 Desember 2025 – 13 Januari 2026
Berikut harga TBS berdasarkan umur tanaman yang ditetapkan Disbun Riau:
| Umur Tanaman | Harga TBS (Rp/Kg) | Harga Cangkang (Rp/Kg) |
|---|---|---|
| 3 tahun | 2.664,53 | 25,78 |
| 4 tahun | 2.975,13 | 25,78 |
| 5 tahun | 3.196,44 | 25,78 |
| 6 tahun | 3.320,68 | 25,78 |
| 7 tahun | 3.395,11 | 25,78 |
| 8 tahun | 3.436,61 | 25,78 |
| 9 tahun | 3.447,79 | 25,78 |
| 10–20 tahun | 3.410,19 | 25,78 |
| 21 tahun | 3.351,15 | 25,78 |
| 22 tahun | 3.283,60 | 25,78 |
| 23 tahun | 3.206,81 | 25,78 |
| 24 tahun | 3.148,74 | 25,78 |
| 25 tahun | 3.100,99 | 25,78 |
Harga TBS di atas berlaku untuk petani kemitraan swadaya di seluruh wilayah Riau dan menjadi acuan transaksi dengan PKS. Penetapan harga secara rutin setiap dua minggu memberikan kepastian bagi petani agar mereka dapat merencanakan produksi dan pendapatan secara lebih stabil.
Faktor Penentu Harga TBS
Harga TBS dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:
Harga CPO dan Kernel di PKS: Penurunan atau kenaikan harga CPO serta kernel secara langsung memengaruhi harga TBS.
Indeks K: Menentukan proporsi bagi hasil antara petani dan PKS.
Kualitas TBS: Kadar minyak, kesegaran, dan ukuran tandan juga memengaruhi harga.
Ketersediaan Pasar: Fluktuasi permintaan dan suplai CPO di tingkat nasional dan internasional.
Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, Disbun Riau berusaha menetapkan harga yang adil dan transparan.
Komitmen Pemerintah dan Stakeholder
Pemerintah Provinsi Riau bersama Disbun dan Kejaksaan Tinggi Riau menunjukkan komitmen serius dalam tata kelola harga TBS. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong transparansi dalam transaksi, dan menjaga stabilitas pasar.
Defris menegaskan bahwa penetapan harga yang transparan dan rutin akan berdampak positif pada pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, harga yang stabil juga mendorong iklim investasi di sektor perkebunan kelapa sawit.
Prediksi Pergerakan Harga Berikutnya
Meski harga TBS periode 31 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026 telah ditetapkan, petani tetap perlu memperhatikan pergerakan harga CPO dan kernel di pasar. Adanya penurunan atau kenaikan harga CPO di pasar domestik maupun internasional dapat memengaruhi harga TBS pada penetapan berikutnya.
Rapat evaluasi harga yang dijadwalkan 13 Januari 2026 menjadi momentum penting bagi petani dan PKS untuk menyesuaikan strategi produksi dan penjualan.
Tips untuk Petani Kelapa Sawit
Perhatikan Kualitas TBS: Pastikan tandan buah segar dikumpulkan dengan kualitas optimal agar harga yang diterima maksimal.
Pantau Harga CPO dan Kernel: Fluktuasi harga pasar dapat memengaruhi pendapatan.
Catat Periode Penetapan Harga: Gunakan harga resmi sebagai acuan transaksi dengan PKS.
Gunakan Mekanisme Kemitraan: Bergabung dalam kemitraan swadaya meningkatkan akses informasi dan kepastian harga.
Jaga Produktivitas Tanaman: Pemupukan, pemangkasan, dan perawatan rutin berdampak pada jumlah dan kualitas TBS.
Dengan memanfaatkan informasi harga dan mengikuti rekomendasi Disbun Riau, petani diharapkan dapat merencanakan kegiatan produksi lebih efisien.
Penetapan harga TBS kelapa sawit kemitraan swadaya Riau periode 31 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026 menunjukkan upaya pemerintah daerah dan stakeholder dalam menjaga kesejahteraan petani.
Harga yang transparan, akurat, dan rutin diperbarui memberikan kepastian bagi petani dalam merencanakan produksi serta memastikan transaksi berjalan adil.
Mekanisme dua mingguan, pemantauan harga CPO dan kernel, serta integrasi indeks K menjadi faktor penting dalam menentukan harga TBS.
Komitmen bersama ini, didukung oleh pemerintah provinsi dan lembaga terkait, diharapkan berdampak positif terhadap pendapatan petani dan stabilitas industri kelapa sawit di Riau.
Dengan harga TBS yang telah ditetapkan, petani kemitraan swadaya dapat merencanakan produksi mereka hingga pertengahan Januari 2026 dengan lebih percaya diri.
Ke depan, evaluasi harga berikutnya pada 13 Januari akan menyesuaikan dengan kondisi pasar terbaru, menjamin transparansi dan kesejahteraan petani tetap terjaga.